Undang Undang Dasar Otonomi Daerah

May 30, 2024 Post a Comment

Undang undang dasar otonomi daerah

UU No. 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. ... 26 Tahun Otonomi Daerah di Indonesia

Perubahan Pertama: UU Nomor 2 Tahun 2015 (2 Februari 2015)
Perubahan Kedua: UU Nomor 9 Tahun 2015 (18 Maret 2015)
Perubahan Ketiga: UU Nomor 11 Tahun 2020 (2 November 2020)

UU No 32 Tahun 2004 mengatur tentang apa?

Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

UU No 22 Tahun 1999 mengatur tentang apa?

Bahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah menurut UU No 12 tahun 2008?

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan

Apakah UU No 22 Tahun 1999 masih berlaku?

Bukankah undang-undang dimaksud masih berumur setahun jagung dan secara efektif baru diberlakukan pada tahun 2000. Tapi yang pasti menurut pembentuk undang-undang, bahwa UU No.22 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan politik serta

Apakah UU No 33 Tahun 2004 masih berlaku?

(Sudah dicabut, tidak berlaku) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. (Masih berlaku)

Apa isi dari UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1?

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mengapa UU No 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah.

Apa perbedaan mendasar antara UU No 32 Tahun 2004 dengan UU No 23 Tahun 2014?

Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan

Berapa kali perubahan UU otonomi daerah?

Secara keseluruhan telah terjadi 3 ( ga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda 2014).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berisi tentang apa?

M E M U T U S K A N : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.

Apa isi undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 brainly?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengatur terkait tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tersebut, statusnya telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

UU No 3 Tahun 2003 Tentang apa?

UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu [JDIH BPK RI]

Apa saja macam macam bentuk otonomi daerah?

Macam-Macam Sistem Otoda

Sistem Otonomi Materi. a. Penyerahan/pelimpahan kewenangan kepada daerah itu melihat kepada materi/ substansi dari pusat.
Sistem Otonomi Formil. a. ...
Sistem Otonomi Riel. a. ...
Otonomi Nyata, Bertanggung jawab. a. ...
Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab. a. ...
Seluas-Luasnya, Nyata dan Bertanggung Jawab.

Apakah maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004?

Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan

Otonomi daerah mulai tahun berapa?

Sehingga lahirlah UU no 22 tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur tentang apa?

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG. perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

UU No 1 Tahun 2022 Tentang apa?

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [JDIH BPK RI]

Apa isi UU No 33 Tahun 2004?

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang apa?

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.